Penetapan PSBB Wilayah Bogor, Depok dan Bekasi di Setujui Menkes

0
46
rrijakarta.com

Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menyetujui tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kawasan Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bekasi, dalam menangani penyebaran virus corona (Covid-19).

“Iya telah disetujui,” kata Juru Bicara Pemerintah khusus penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, seperti dikutip CNN Indonesia, Sabtu (11/4/2020) petang.

Ia mengungkapkan, PSBB disetujui untuk lima kawasan yang sudah diajukan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. tindakan PSBB di kawasan Bogor, Depok, dan Bekasi ini menyusul kebijakan serupa di DKI Jakarta, yang telah berjalan semenjak Jumat (10/4/2020) hingga 14 hari ke depan. PSBB dapat diperpanjang apabila masih ditemukan penyebaran virus.

Jawa Barat adalah provinsi dengan kasus positif virus corona tertinggi kedua. Menurut data terupdate pemerintah sentra pada Sabtu (11/4/2020), pasien positif corona sebanyak 421 orang. Dari jumlah itu, 40 meninggal dan 19 sembuh.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah mengajukan PSBB untuk lima tempat di zonanya, adalah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bekasi (Bodebek).

Pengajuan status PSBB terhadap Kementerian Kesehatan melewati surat permohonan PSBB Bodebek berkaitan penanggulangan dan menekan penyebaran virus corona dikirim pada 8 April lalu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan kebijakan PSBB dalam menekan penyebaran virus corona. Dia menerbitkan Regulasi Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 perihal PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Penerapan PSBB diajukan oleh kepala setempat, gubernur, bupati, ataupun wali kota dan mesti mendapatkan persetujuan dari menteri kesehatan. selain itu juga, pengaplikasian PSBB juga dapat diajukan oleh permintaan langsung memalui gugus tugas.

Terawan langsung menerbitkan ketetapan perihal PSBB melewati Regulasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 perihal Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Dalam peraturan PSBB, pemerintah akan mengatur|memegang kegiatan|kesibukan sekolah dan daerah kerja, aktivitas keagamaan, aktivitas di daerah atau fasilitas umum. Kemudian, aktivitas sosial dan budaya serta angkutan umum dan transportasi lainnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here