Kemendikbud: Pendirian RSBI amanat undang undang

0
30

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan pengembangan Sekolah Berstandar Internasional yang dipersoalkan sebagian warga masyarakat hanya menjalankan undang undang. Dengan pendirian sekolah ini, Kementerian tidak bermaskud menciptakan deskriminasi pendidikan warga.

RRI Jakarta- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan akan menghormati apapun putusan yang akan diambil Mahkamah Konstitusi terkait sekolah berstandar internasional.

Saat berbincang dengan RRI Jakarta, juru bicara kementerian pendidikan Ibnu Hamad mengajak masyarakat untuk juga menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dimana saat ini para hakim konstitusi sedang menghimpun sebanyak banyaknya pendapat terkait Sekolah RSBI.

Dalam dialog itu, Ibnu Hamad menolak menanggapi gugatan masyarakat yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi.

Pendapat pemerintah kata Ibnu Hamad akan disampaikan di depan hakim konstitusi sambil memastikan masyarakat bahwa labelisasi sekolah yang dipersoalkan sebenarnya untuk menjalankan amanat undang undang.

Karena dianggap membatasi hak warga negara karena mahalnya biaya Sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) , sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Anti Komersialiasi Pendidikan menggugat penyelenggara Sekolah RSBI.

Menurut penggugat, RSBI melanggar hak konstitusi warga dan harus ditunda pelaksanaannya. Untuk diketahui, program sekolah berstandar internasional dikembangkan oleh pemerintah sejak tahun 2006 lalu, Berdasarkan data kementerian pendidikan dan kebudayaan, hingga tahun 2011 kemarin, jumlah RSBI di seluruh Indonesia telah mencapai 1305 sekolah. (bp-a1/jpi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here