RESUME BINCANG-BINCANG AGRIBISNIS

0
33

Edisi: 08 MARET 2012
Tema: Pro dan Kontra Pembatasan Impor Hortikultura

Narasumber :

Bob Budiman (Wakil Ketua Gisimindo),
Handito Juwino (KADIN)
Pak De Gun (Petani Sukses Buah Lokal)
Host : Yeka Hendra Fatika

Co-Host : Bening Putrawan
Salam Agri !
Regulasi Baru

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menetapkan beberapa regulasi atau peraturan yang terkait dengan pertanian Indonesia. Ada tiga peraturan yang diterbitkan sekaligus, yitu Permentan No 88/2011, Permentan No 89/2011, dan Permentan No 90/2011. Peraturan Menteri No 88/Permentan/PP.340/12/ 2011 mengatur tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan. Peraturan Menteri No 89/ Permentan/OT.140/12/2011 mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian No 37/Kpts/Hk. 060/1/2006 tentang Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah-Buahan dan atau Sayuran Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Sedangkan, Peraturan Menteri Pertanian No 90/ Permentan/OT.140/12/2011 mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian No. 18/ Permentan/OT.140.2/2008 tentang Persyaratan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan hasil Tumbuhan Hidup Berupa Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Implikasi Kebijakan

Kebijakan yang diterbitkan Kementerian Pertanian malalui Peraturan Menteri Pertanian memiliki beberapa implikasi. Salah satu implikasinya adalah adanya pengaturan kembali pintu masuk impor dari produk hortikultura. Dalam Permentan No 89 Tahun 2011 pada pasal 1 disebutkan bahwa pintu masuk untuk impor komoditas hortikultura hanya dapat dilakukan pada Pelabuhan Laut Tanjung Perak, Surabaya; Pelabuhan Laut Belawan, Medan; Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta; dan Pelabuhan Laut Makassar. Berdasarkan peraturan tersebut, jelas disebutkan bahwa pelabuhan Laut Tanjung Priok akan resmi ditutup mulai tanggal 19 Juni 2012.

Selain adanya pengalihan pintu masuk impor produk buah-buahan dan atau sayuran buah segar yang semulanya ada 8 pintu masuk menjadi 4 pintu masuk, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No 15 dan 16 Tahun 2012 yaitu tentang pembukaan pelabuhan bebas di Kepulauan Riau yaitu, di Bintan, Batam, dan Karimun. Peraturan ini ditetapkan berdasarkan perundang-undangan di bidang Kawasan Perdaganagan bebas dan Pelabuhan Bebas dapat digunakan sebagai tempat pemasukkan untuk buah-buahan, sayuran segar dan umbi lapis

Pelakasanaan keseluruhan Permentan ini pada awalnya ditetapkan pada 19 Maret 2012. Namun, Kementerian Pertanian keudian mengundur pelaksanaannya menjadi tanggal 19 Juni 2012. Menurut pemerintah penundaan pelaksanaan tersebut bukan berarti adanya indikasi ketidakseriuasan pemerintah tetapi lebih kepada adanya upaya pemerintah untuk mengakomodir seluruh kepentingan pihak-pihak yang terkait.

Dampak Kebijakan

Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya menuai banyak Pro dan Kontra dari berbagai lapisan masyarakat. Menurut Handito, kebijakan pengalihan pintu masuk impor sayuran dan atau buah segar di Indonesia sangatlah tepat. Beliau mengungkapkan bahwa adanya pengurangan pintu masuk impor maka akan secara otomatis mengurangi volume impor sayuran dan buah segar sehingga akan berdampak positif pada prospek penjualan sayur dan buah lokal. Selain itu, pemerintah juga bermaksud untuk melindungi petani di dalam negeri dari gempuran pro-produk hortikultura yang berasal dari luar negeri. Handito juga menyampaikan bahwa kebijakan ini patut didukung sebagai langkah awal untuk menciptakan dan meningkatkan kemandirian pertanian kita. Namun, tidak berarti harus indonesia harus stop impor, tetapi bagaimana pemerintah dapat membuat regulasi atau peraturan dimana produk lokal dan produk impor berada dalam keadaan balance di pasaran.

Hal senada juga diungkapkan oleh Pa de Gun, bahwa sebagai produsen yang harus diperhatikan adalah sifat konsumen hortikultura di Indonesia, dimana konsumen menginginkan buah yang besar, manis, dan murah. Oleh sebab itu, yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan stakeholder pertanian lainnya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas dan kualitas sayur dan buah lokal sehingga permintaan terhadapnya dapat meningkat selayaknya permintaan pada buah impor. Beliau juga menyampaikan bahwa adanya pengalihan pintu masuk impor sayuran dan buah merupakan langkah awal untuk memberi kesempatan bagi petani lokal untuk dapat meraih market share yang lebih tinggi dari sebelumnya sehingga diharapkan petani Indonesia dapat suistanable.

Pengalihan pintu masuk Impor dari yang semula untuk wilayah Jawa yaitu Pelabuhan Laut Tanjung Priok menjadi Pelabuhan Laut Tanjung Perak mempunyai beberapa alasan yang mendasar, yaitu pertama Sulitnya pengawasan di Pelabuhan Tanjung Priok karena sering terjadi overload untuk menerima impor holtikultura, karena Peti kemas yang masuk ke Tanjung Priok bisa mencapai 1000-1500. Kedua, Lemahnya pengawasan di Tanjung Priok akan menyebabkan mudah masuknya organisme penganggu tumbuhan karantina (OPTK). Dalam dua tahun terakhir, Kementan telah mendeteksi 15 OPTK eksotik yang dapat mengancam sumber daya alam (SDA) pertanian Indonesia. Ketiga, Pengawasan di Tanjung Priok yang sangat lemah dan fasilitas yang kurang memadai seringkali menyebabkan masuknya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dengan mudah. Oleh sebab itu pemerintah beranggapan bahwa alternatif terbaik adalah dengan melakukan pengalihan pintu masuk.

Berbeda dengan apa yang telah disampaikan Handito, Bob Budiman selaku wakil ketua Gisimindo (Gabungan Importir Hasil Bumi Indonesia) mengungkapkan bahwa pada mulanya impor tejadi karena ada celah atau gap, dimana produksi dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga kebijakan impor dilakukan. Selain itu, adanya impor sayur dan buah segar sangat membantu konsumen karena konsumen dengan mudah mendapatkan sayuran atau buah yang lebih besar, manis, dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga buah lokal. Sehingga dengan dialihkannya pintu masuk impor produk hortikultura maka yang sangat dirugikan adalah konsumen yang pada hakekatnya petani di Indonesia juga merupakan konsumen sayuran dan buah. Kerugian tersebut adalah sebagai akibat kenaikan biaya tataniaga importir yang kemudian dibebankan kepada konsumen.

Rencana penutupan pelabuhan laut Tanjung Priok menurut Bob Budiman merupakan salah satu kebijakan yang patut dipertanyakan. Pelabuhan Tanjung Priok merupakan Pelabuhan laut terbesar di Indonesia yang secara spesifikasi sangat jauh berbeda dengan pelabuhan laut Tanjung Perak. Selain itu, perlu diperhatikan juga bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan sentra produksi dan Provinsi Jawa Barat merupakan sentra konsumsi di Indonesia. Oleh sebab itu, dengan adanya penutupan Pelabuhan tanjung Priok dan mengalihkannya ke Pelabuhan Tanjung Perak untuk wilayah Jawa dikhawatirkan akan merusak pasar buah lokal di sentra produksi.

Bob Budiman juga menyampaikan bahwa importir sebenarnya hanya pasrah terhadap setiap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Namun, sebaiknya pemerintah mengkaji terlebih dahulu setiap kebijakan atau peraturan yang akan diterapkan pada masayarakat Indonesia. Namun pada kenyataannya, Permentan Nomor 88, 89, 90 Tahun 2011 dianggap diskriminatif, kontroversial dan kontraproduktif karena melanggar Import Licensing on Agreement (ILA/WTO) dan UU No 7/1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Sebagai closing statement, bob Budiman menyampaikan bahwa yang sebaiknya dilakukan adalah Buka Tanjung Priok, Tutup yang lain. (TAP)

Semoga Bermanfaat

Tim Kreatif
Bincang-Bincang Agribisnis

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here