Kawasan puncak makin rusak, Ibukota terancam

0
29

Kawasan Puncak Bogor di Jawa Barat seharusnya menjadi kawasan hutan. Namun faktanya justru banyak bangunan dan perkebunan yang tentunya mengancam ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya.
Pakar lingkungan kampus IPB Bogor menilai telah terjadi penyimpangan RTRW di kawasan puncak Bogor, yaitu 70 persen permukiman di kawasan ini tidak sesuai dengan daya dukung.

RRI Jakarta- Pakar perencanaan dan tata ruang wilayah dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr Ernan Rustiadi, mengemukakan, tata ruang kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tidak konsisten (inkonsisten) dengan daya dukung lahan yang ada.

Kondisi tersebut yang menyebabkan terjadinya longsor dan banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

“Kawasan Puncak seharunya menjadi kawasan hutan, tapi justru banyak bangunan dan perkebunan,” kata Ernan pada diskusi bertema “Mencari solusi banjir di ibu kota” di kampus IPB Baranangsiang, Kota Bogor awal pecan ini

Dekan Fakultas Pertanian IPB ini juga mengatakan bahwa 40 persen kawasan Puncak saat ini tidak sesuai dengan tata ruang.

Sejumlah kawasan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti wilayah hutan konservasi berubah menjadi perkebunan. Sementara itu, lahan pertanian berubah fungsi menjadi lahan perumahan, vila, dan berbagai jenis bangunan lainnya.

“Sekitar 39 persen lahan permukiman di wilayah Puncak tidak sesuai dengan tata ruang, begitu juga perkebunan di kawasan tersebut, 34 persennya tidak sesuai RTRW (rencana tata ruang dan wilayah),” ujarnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukannya, sejak 1999 hingga 2007, lahan hutan wilayah Puncak terus berkurang. Saat ini hanya tersisa 134 hektar. Ia mengatakan, dalam RTRW Pemerintah Kabupaten Bogor telah ditetapkan bahwa 33 persen untuk lahan terbuka hijau.

“Wajah penyimpangan RTRW sudah sangat jelas, yaitu 70 persen permukiman di kawasan Puncak tidak sesuai dengan daya dukung,” katanya.

Menurut dia, tidak sesuainya daya dukung tersebut yang menyebabkan banyak terjadinya penyimpangan. Penyimpangan itu menjadikan peluang menciptakan banjir cukup tinggi.

“Yang jelas pemerintah yang bertanggung jawab melakukan pengendalian pemukiman di kawasan puncak. Tidak hanya pemerintah setempat, pemprov DKI dan Pemerintah Pusat harus ikuta mengambil peran mencari solusi penataan kawasan puncak,”tambah Erman.

Ditambahkan Erman, faktor banjir di wilayah Jabodetabek ada di hulu dan di hilir. Oleh karena itu, diperlukan perhatian semua pihak untuk mengatasi ancaman banjir dan longsor. Pembenahan di kawasan hulu sangat diperlukan mengingat wilayah Jabodetabek merupakan kawasan metropolitan terbesar di Indonesia.(bp-a1/ars)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here