Ricuh lagi di sidang, DPR dikecam

28 Feb 2014
3071 times

RRI Jakarta, Jakarta: Sidang awal anggota DPR periode 2014-2019 sepertinya tidak pernah sepi dari kegaduhan. Belum lama ricuh saat sidang paripurna penetapan pimpinan DPR Rabu malam 1 Oktober 2014 silam, kegaduhan kembali terjadi saat anggota parlemen menggelar sidang paripurna membahas alat kelengkapan dewan (AKD), Selasa (28/10).

 
Kecamanpun dilontarkan sejumlah kalangan. Bahkan saat berbincang dengan Radio Republik Indonesia, Elisabeth Kusrini, Direktur Eksekutif Inisiatif Institute, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang salah satunya mengawasi kinerja parlemen menilai perlu adanya kajian untuk menghapus status atau embel embel yang melekat pada diri setiap anggota dewan.

"Harus ada upaya redefinisi embel embel yang terhormat yang melekat pada diri anggota dewan kalau kelakuan mereka kontraproduktif,"ujar Elisabeth Kusrini, Rabu (29/10) pagi.

Tidak hanya mencabut embel embel yang terhormat, Elisbeth juga mendorong agar ada sebuah sanksi moral dari masyarakat dan publikasi kepada khalayak anggota dewan yang membuat kegaduhan.

"Ini adalah sebuah noda bagi kita warga negara yang sudah membayar pajak untuk menggaji mereka. Saya sih tidak rela pajak kita digunakan untuk membayar anggota dewan yang berkelahi,"ujar Elisabeth.

Kecaman juga datang dari Muhammad Afifudin. Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) berani memprediksi, setelah adu mulut, dan membalikkan meja sidang, selangkah lagi anggota dewan akan terlibat baku pukul.

Afifudin cemas, kegaduhan terjadi saat rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Perlu ada sanksi tegas dari Dewan Kehormatan kalau mau mengangkat kembali citra partai politik.

"Masyarakat akan menjadi tambah jengkel dengan wakil wakil mereka. Seharusnya anggota dewan mengambil simpati masyarakat yang saat ini tidak ada lagi kepercayaan rakyat terhadap partai politik,"ujar Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Muhammad Afifudin, rabu (29/10).

Seperti diketahui, rapat paripurna yang membahas alat kelengkapan dewan (AKD) berakhir dengan ricuh. Musababnya adalah dualisme di tubuh PPP. Baik kubu Suryadharma Ali maupun M Romahurmuziy, mengklaim sebagai pengurus sah. 

Kericuhan bermula kala pimpinan rapat Agus Hermanto membacakan susunan anggota PPP di komisi berdasarkan surat Ketua Fraksi versi Suryadharma Ali. Kemudian mendapatkan reaksi dari kubu Romahurmuziy.

Pimpinan rapat mengabaikan protes yang dilayangkan oleh kubu Romahurmuziy. Saking kesalnya, Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar membalikan meja rapat paripurna. Akibatnya empat gelas kaca pecah, empat michropone juga jatuh ke depan.

JPPR Menilai tingkah itu tidak etis dan membuat masyarakat bingung, apa yang dimaui anggota dewan ini. "Kalau mereka berjuang untuk memperjuangkan urusan rakyat, rakyat akan bersimpati. Tapi kalau yang diperebutkan adalah kekuasaan diantara mereka  membuat rakyat semakin jengkel dan akan semakin sulit meyakinkan masyarakat kalau partai isinya orang orang baik,"imbuh Muhammad Afifudin.

Last modified on Monday, 04 May 2015 20:41
Rate this item
(0 votes)
Super User

Curabitur ultrices commodo magna, ac semper risus molestie vestibulum. Aenean commodo nibh non dui adipiscing rhoncus.

Website: www.themewinter.com

LPP RRI Jakarta

Jalan Medan Merdeka Barat No 4-5 Jakarta Pusat, Indonesia 10110